Umbulharjo- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Yogyakarta mengadakan kunjungan ke Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfosan) Kota Yogyakarta pada Jumat (22/11) diterima di Ruang Riset Diskominfosan. Kunjungan yang bertema tentang Indepth Study Implementasi Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS)Tahun 2024 dipimpin oleh Kepala BPS Kota Yogya, Mainil Asni dan diterima oleh Sekretaris Diskominfosan Suciati Sah. Selain dari BPS Kota Yogyakarta dan Diskominfosan juga dihadiri dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta. 

Senior Analyst BPS Kota Yogyakarta, Widyayanto Adinugroho menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengulik seberapa dalam pemahaman terkait implementasi EPSS, mengetahui kendala yang terjadi serta mendapatkan saran masukan untuk perbaikan kegiatan EPSS mendatang. 

Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) ini telah dilaksanakan selama tiga tahun terakhir. Pada tahun pertama, telah dilakukan uji coba EPSS dengan beberapa Pemerintah Daerah dan dua tahun kemudian seluruh Pemerintah Daerah diwajibkan untuk mengikuti Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS). 
“Dengan dilaksanakannya Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) pada tiga tahun terakhir, kami telah mendapatkan informasi terkait nilai indeks pembangunan statistik yang dapat digunakan oleh masing-masing pemerintah daerah dan kementrian,” ujar Widyayanto Adinugroho.

Pemerintah Daerah dan kementrian dapat mengukur seberapa matang penyelenggaraan statistik di instansi mereka melalui hasil dari nilai indeks pembangunan statistik yang telah didapatkan melalui EPSS dari tahun ke tahun. 
Menurut Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Sistem Informasi dan Statistik Diskominfosan Kota Yogyakarta, Elvade Ristiono, dengan ada nya EPSS saat ini Pemerintah Daerah dapat menjadi lebih konsen dengan pengelolaan aset, kepemilikan data serta membuka pemikiran untuk mengelola data yang dimiliki.
Ke depannya diharapkan BPS, Pemerintah Daerah dan Kementrian dapat lebih terbuka lagi untuk mau belajar hal baru terutama tentang data dan statistik hingga dapat mendukung jalannya pemerintahan yang berlandaskan data. (Tir)