Umbulharjo - Pemerintah Kota Yogyakarta menerima studi lapangan Pusat Pendidikan Administrasi (Pusdikmin) Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri Bandung. Rombongan tersebut dipimpin oleh Kepala Bagian Pembinaan Sistem dan Sarana Pendidikan (Binsis) Pusdikmin AKBP Fitri Sofiani dan diterima langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Ignatius Trihastono di Ruang Rapat Kantor Dinkominfosan Kota Yogya, Kamis (10/10).

Fitri Sofiani menyebutkan tujuannya berkunjung ke Kota Yogyakarta untuk melaksanakan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan XXII dan Angkatan XXIII dengan kepesertaan berasal dari Pemkab Bandung, Pemkab Bekasi, Pemkab Purwakarta dan Pemkab Cirebon.

“Studi lapangan ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas kepemimpinan kegiatan pelayanan publik di masing-masing instansi. Sehingga diharapkan mampu mengadopsi serta mengadaptasi keunggulan strategi dan manajemen pelayanan publik,” ungkap Fitri.

Menurutnya, Kota Yogyakarta sebagai daerah yang progresif dalam pemanfaatan teknologi untuk pelayanan publik. Terlebih inovasi aplikasi Jogja Smart Service dinilai sukses dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Peserta PKP Lemdiklat Polri Bandung

Menanggapi hal tersebut, Ignatius Trihastono menjelaskan inovasi tidak sekadar soal digitalisasi. Lebih dari itu, menurutnya, inovasi harus membawa dampak yang signifikan dan mampu meningkatkan kualitas suatu aspek. Dampaknya harus efektif, efisien, sederhana, serta mudah dipahami oleh seluruh elemen masyarakat.

“Inovasi juga harus meningkatkan kualitas pelayanan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” tandasnya.

Menurut Ignatius Trihastono, layanan berbasis digital merupakan jawaban atas keresahan masyarakat yang selama ini menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan publik. Dengan perkembangan teknologi, layanan publik harus mampu menyederhanakan proses-proses yang sebelumnya rumit dan birokratis, sehingga masyarakat dapat lebih mudah memperoleh apa yang mereka butuhkan dari pemerintah. Salah satu contoh konkret adalah aplikasi Jogja Smart Service (JSS), yang dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Kota Yogyakarta.

“Di era modern ini, pemerintah tidak lagi beroperasi secara terpisah dari masyarakat, melainkan berdampingan dengan ekspektasi dan kebutuhan yang semakin tinggi dari warganya. Inovasi yang dihadirkan oleh pemerintah harus mampu menjawab tantangan tersebut, dengan tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif. Peran teknologi menjadi sangat penting dalam menjembatani kesenjangan antara pelayanan publik yang ada dengan harapan masyarakat yang terus berkembang,” terang Ignatius.

Tanya jawab pada pertemuan

Dalam pengembangan Aplikasi JSS, Sekretaris Dinkominfosan Kota Yogyakarta, Suciati Sah menegaskan Dinkominfosan  telah mengambil langkah serius untuk mengantisipasi potensi ancaman terhadap keamanan data yang semakin kompleks di era digital ini. Salah satu upaya yang dilakukan adalah bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Forum Komunikasi Sandi Daerah (Forkomsanda). Kolaborasi ini bertujuan untuk membantu pemerintah dalam memecahkan masalah terkait antisipasi keamanan data, guna memastikan bahwa informasi yang dikelola tetap aman dan terlindungi.

“Kami telah mengadopsi standar keamanan data yang ketat dengan menggunakan sistem keamanan ISO 1:270001. Standar ini dikenal sebagai salah satu sistem manajemen keamanan informasi yang diakui secara internasional dan dirancang untuk melindungi kerahasiaan, integritas, serta ketersediaan data,” ujarnya.

Langkah ini salah satu bentuk komitmen Diskominfosan dalam menjaga keamanan data dengan pendekatan yang menyeluruh, melalui penguatan sistem internal dan kerja sama dengan para ahli di bidang keamanan siber. (Chi)