JEMBRANA – Jembrana Satu Data Dari Desa (JSDDD) yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana Provinsi Bali menerapkan satu data dari desa berbasis Sustainable Development Goals (SDGs) desa sebagai pondasi utama dalam melakukan pembangunan. Program ini juga menjadi pilot project sebagai sumber data dalam Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang dilaksanakan secara nasional. Keberhasilan Pemkab Jembrana mengembangkan aplikasi JSDDD ini membuat sejumlah pemerintah daerah ingin belajar dan mengetahui pengelolaan JSDD.

Salah satunya adalah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Kominfosan) Kota Yogyakarta bersama sejumlah wartawan melakukan kunjungan ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Jembrana, Selasa (5/3). Kunjungan yang dipimpin oleh Kepala Diskominfosan Kota Yogyakarta, Ig Trihastono diterima oleh Kepala Diskominfo Jembrana I Ketut Eko Susila Artha, Fungsional Bappeda Jembrana I Nyoman Sunarta dan Kepala BPS Jembrana Rocky Gunung Hasundungan beserta jajaran.
Tri Hastono mengemukakan pengambilan kebijakan yang dilakukan melalui asumsi tidak relevan untuk saat ini tetapi harus berbasis data yang akurat. Data statistic harus bisa menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan sehingga bisa tepat sasaran dan manfaat. Ia menilai JSDD sangat representatif  untuk mengetahui kondisi secara riil sosial di masyarakat.
“JSDDD ini bisa dikatakan sebagai rapot keluarga yang menjadi jawaban atas kebutuhan dan permasalahan bagi masyarakat. Dengan JSDDD semua bisa mendapatkan data, baik dari lembaga, kementrian, pemerintah tinggal narik saja apa yang dibutuhkan. Sangat lengkap bertumpu pada peta geospasial sehingga layak data dapat diketahui dengan tetap menggunakan basis data,” ujarnya.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa Dinas Kominfo sebagai sebagai wali data, Bappeda sebagai coordinator forum data dan BPS sebagai Pembina data statistik harus bekerja sama dan berkolaborasi. Kesadaran akan pentingnya satu data dari tiga lembaga tersebut di Jembrana patut diapresiasi sehingga pihaknya ingin belajar lebih lanjut karena sebagai wali data memiliki peran yang tidak mudah.
Digitalisasi dan pengelolaan data menurut Tri Hastono adalah produk yang mengikuti dari sebuah aktivitas kerja. Jangan sampai Perangkat Daerah yang memahami data justru malah meminta data ke wilayah. Untuk itu, penguatan data sectoral menjadi sangat penting agar tidak hanya berhenti pada aplikasi saja. 
“Komitmen bersama ini harus dimunculkan, bagaimana kontribusi perangkat daerah dan fungsi pembinaan dari BPS agar bisa membangun data berbasis peta kewilayahan,” kata Tri Hastono.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Jembrana I Ketut Eko Susila Artha mengatakan JSDDD menjadi salah satu inovasi kolaborasi antara Dinas Kominfo, Bappeda dan BPS. Inovasi ini hadir sebagai upaya memberikan pelayanan terutama bagi masyarakat di Kabupaten Jembrana yang mayoritas berprofesi sebagai petani terutama ketika panen raya mengalami kebingungan ketika akan memasarkan.
Pemkab Jembrana menilai data potensi masyarakat sangat penting sehingga menerjunkan tim untuk melakukan pendataan khususnya terkait potensi masyarakat di Jembrana, mulai dari nama, jumlah keluarga, lahan pertanian yang dimiliki, pertanian yang dihasilkan untuk melakukan intervensi dalam sebuah kebijakan.
"Ini hasil kolaborasi dengan BPS, yang kita terus berkoordinasi sehingga di dalamnya juga saat ini bisa masuk data jumlah penduduk miskin ekstrim dan stunting. Sehingga kita tahu potensi kemiskinan dan stunting di JSDDD," kata I Ketut Eko.

Komitmen bersama dan kerja sama yang solid di Jembrana tak hanya menghasilkan keberhasilan JSDDD yang diakui secara nasional. Namun, Pemkab Jembrana juga berhasil meraih penghargaan Anindita Wistara Data sebagai Satuan Kerja dengan Nilai Indeks Pembangunan Statistik kategori Baik dalam Program Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2023. (Ita)