Umbulharjo - Kedudukan data merupakan hal penting bagi setiap perangkat daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pada keuangan dan kinerja. Maka dari itu sangat diperlukan model pengelolaan data yang ideal, aman, dan meminimalisir kerentanan pemanfaatannya.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfosan) Kota Yogyakarta Suciat Sah pada kegiatan Focus Group Discussion Implementasi Big Data, pada Jumat (15/12) di Ruang Arjuna Balai Kota.

Menurutnya diperlukan kesepemahaman yang sama terlebih dahulu data-data apa saja yang diperlukan sebagai langkah awal kaitannya dengan implementasi big data. Utamanya sebagai bahan dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan.

“Big data ini kan sesuatu yang kompleks, oleh karena itulah sebagai langkah awal dari Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Diskominfosan yaitu mempersiakan SDM agar bisa menyusun rencana dan proses kerja yang dapat mengintegrasikan tiap perangkat daerah terkait produksi dan pengelolaan data,” ujarnya.

Pihaknya menyampaikan ketika SDM sudah siap, kemudian setiap perangkat daerah sudah paham betul apa saja data yang harus diproduksi dari variabel A sampai Z hingga turunannya, maka selanjutnya bisa diolah dan dimanfaatkan untuk membuat kebijakan dan rencana pembangunan daerah untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

“Selama ini mungkin data itu belum digunakan secara maksimal dalam pengambilan keputusan ataupun perumusan kebijakan, sehingga menuju tahun 2024 ini bisa kita siapkan, untuk mendukung pengelolaan pelayanan berbasis digital dengan baik didukung dengan data yang akurat,” terangnya.

Sementara itu Kepala Bidang Sistem Informasi dan Statistik Diskominfosan Kota Yogyakarta Joko Marwiyanto mengatakan, data merupakan aset penting yang akan digunakan sebagai landasan dalam pengambilan suatu keputusan dan perumusan kebijakan, termasuk kaitannya dengan Satu Data Indonesia.

“Kaitannya dengan data maka mulai dari proses pengumpulan, penyusunan, analisa, dan penyimpanannya harus terstruktur. Sebab peran big data bagi pemerintahan atau layanan publik sangat penting. Sehingga bisa mentransformasikan data menjadi sebuah fakta. Kemudian diterjemahkan menjadi kebijakan yang akan mendukung pembangunan daerah dan masyarakat,” ungkapnya.

Dalam FGD Implementasi Big Data menghadirkan akademisi dari Universitas Gadjah mada Profesor Ahmad Ashari dan Doktor Lukman Heryawan, serta praktisi dari Telkom Indoneisa Reka Alamsyah. Ketiganya membawakan materi terkait Big Data, Internet of Things, Kesiapan SDM mengelola data dengan teknologi Artificial Intelligence (AI) juga Arsitektur Pengelolaan Data dengan Kecerdasan Buatan.

Salah satu narasumber Profesor Ahmad Ashari mengatakan, big data dalam pemerintahan menjadi satu hal yang sangat penting, agar ke pengelolaan data dengan teknologi bisa lebih efektif dan efisien. 

“Pada dasarnya ketika bicara tentang pengelolaan data dan pemanfaatan teknologi AI, maka arsitekturnya harus direncanakan dengan matang sesuai dengan tujuan pemanfaatan dan penggunaan datanya, untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, efisien dan inovatif,” paparnya. (Jul)