Efektifkan Konten Media Sosial dalam Sajikan Informasi Publik

Tegalrejo - Era Digital yang terus berkembang menempatkan media sosial sebagai sarana yang vital dalam menyajikan informasi dan berinteraksi dengan publik. Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta berkomitmen untuk terus memanfaatkan media sosial dalam rangka mengefektifkan komunikasi dan kehumasan pemerintah dengan mengadakan pelatihan “Manajemen Media Sosial dan Youtube”.

Pelatihan digelar di Hotel Tara, Tegalrejo, Kota Yogyakarta selama dua hari pada 12 – 13 Juli 2023 dengan menghadirkan narasumber Ahmad Riyadi, Kepala Biro Times Indonesia Regional Yogyakarta dan Ikhsan Bismo Hidayat, Head Content & Creative Jiroluger.

“Saat ini pengelola media sosial di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) banyak diisi oleh generasi-generasi muda yang sudah melek akan teknologi. Kami sangat berharap kondisi ini dapat mendukung pengelolaan media sosial di OPD masing-masing,” ucap Suciati Sah, Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfosan) Kota Yogyakarta, Rabu (12/07).

Suciati Sah, Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta saat membuka acara Pelatihan Manajemen Media Sosial dan Youtube di Hotel Tara, Rabu (12/07).

Salah satu ketugasan yang dimiliki oleh Diskominfosan Kota Yogyakarta yakni pemantauan terhadap media sosial. Pada satu unggahan di media sosial tentu akan menghasilkan banyak tanggapan atau komentar. Dalam hal ini pengelola media sosial diharapkan dapat berperan aktif dalam merespon hal tersebut.

“Berdasarkan pesan Penjabat Walikota, Pak Singgih Raharjo, bahwa kita ini harus mampu mengelola dua dunia, yakni nyata dan maya. Dunia maya ini yang sangat sulit dikendalikan. Oleh karena itu hari ini kita akan bersama-sama belajar untuk dapat menghadapi tantangan tersebut,” imbuh Suci.

Semua media massa saat ini telah menggunakan media sosial sebagai konvergensi. Namun peran media sosial hanyalah sebagai media pendamping dalam jurnalistik. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan yang tidak dapat dikendalikan oleh pengguna media sosial.  

“Tugas sebagai seorang admin media sosial tidak hanya sebatas untuk mengelola namun harus belajar untuk mengawasi dan mampu memanfaatkan media sosial. Selain itu perlu dilakukan adanya analisis pengguna media sosial agar dapat mengembangkan strategi penyebaran informasi kepada publik,” jelas Ahmad Riyadi.

Ahmad Riyadi, Kepala Biro Times Indonesia Yogyakarta memberikan materi terkait media sosial

Ahmad juga menjelaskan adanya beberapa strategi yang dapat diterapkan dalam menjalankan manajemen media sosial diantaranya adalah dengan membuat dan mendistribusikan konten, memantau dan memahami kebutuhan publik hingga melakukan kolaborasi dengan beberapa tokoh influencer.

“Sebaiknya admin media sosial OPD dapat menguasai banyak hal. Tidak hanya menguasai kanalnya saja. Sehingga apabila ada komentar dari publik, admin dapat merespon secara informatif. Oleh karena itu para admin harus sering melakukan peningkatan pengetahuan terutama yang ada kaitannya dengan OPD atau instansi masing-masing,” pungkas Ahmad.

Sementara itu, Ikhsan Bismo menyoroti peran Youtube sebagai media komunikasi dalam kehumasan. Berdasarkan data dari website Databoks, Indonesia termasuk dalam 10 besar negara dengan jumlah pengguna Youtube terbanyak di dunia. Hal ini dapat dimanfaatkan pula oleh pemerintahan untuk menjadi kreator.

Ikhsan Bismo, Head Content & Creative Jiroluger memberikan materi penyusunan rencana konten pada Youtube dalam peran kehumasan.

“Sudah jarang kita melihat hal-hal yang bersifat manual di era internet yang semua serba cepat ini. Sebagian besar kini sudah bergeser ke digital. Generasi Z yang kini mendominasi penggunaan internet merupakan generasi visual yang sudah tidak nyaman lagi untuk membaca satu halaman penuh berisi teks,” ungkap Ikhsan.

Dalam kehumasan Youtube dapat berperan sebagai media untuk menyosialisasikan program-program yang dimiliki serta membentuk citra pemerintah di masyarakat. Namun masyarakat cenderung tidak tertarik untuk mengonsumsi konten dari instansi pemerintah karena dinilai kaku.

“Perlu adanya konten-konten yang tidak berat untuk dapat dinikmati. Penentuan konten apa yang akan dibuat ini menjadi kunci agar konten pemerintah dilirik oleh masyarakat,” ucap Ikhsan.

Ikhsan menjelaskan penyusunan rencana konten harus dilakukan secara terstruktur. Diperlukan adanya pembentukan content pillar. Content pillar ini yang akan menjadi pegangan agar konten yang telah direncanakan tidak sering berubah-ubah.

Content pillar inilah yang akan menjadi pondasi untuk keseluruhan strategi konten. Tujuannya agar tidak terjadi kebingungan ketika akan membuat konten. Kita tinggal lihat saja sebelumnya apa yang telah kita susun dalam content pillar,” jelas Ikhsan. (Wul)