Umbulharjo - Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfosan) Kota Yogyakarta menerima kunjungan kerja Komisi III DPRD Bandung Barat, Selasa (29/11) di Ruang Riset Kantor Diskominfosan Kota Yogyakarta.

Kunjungan Kabupaten Bandung Barat kali ini bertujuan untuk belajar tentang peran Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pemasangan 1000 wifi publik berbasis Jogja Smart Service (JSS). Selain mendapatkan ilmu diharapkan melalui kunjungan ini juga dapat terjalin silaturahmi antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. 

Kepala Diskominfosan Kota Yogyakarta, Ig Tri Hastono mengatakan sejak tahun 2018 sudah terdapat, layanan alternatif berbasis digital yang menjadi dasar aplikasi Jogja Smart Service (JSS). Awalnya hanya aplikasi yang cukup sederhana, kemudian Diskominfosan melakukan kajian-kajian empiris dan mengembangkan aplikasi tersebut hingga sekarang ini terdapat 229 layanan di dalam JSS. 

“Sudah ada sekitar 212.136 warga yang  mengakses aplikasi Jogja Smart Service ini dan lebih banyak warga non Kota Yogyakarta yang mengakses yakni sekitar 107.832 orang. Hanya diperlukan mengunduh satu aplikasi saja tapi sudah banyak sekali manfaatnya,” jelas Kepala Diskominfosan Kota Yogyakarta, Tri Hastono. 

Diskominfosan Kota Yogyakarta merupakan penggabungan dari Bagian dari TI, Bagian Humas, dan sebagian dari Bagian umum dijadikan satu dinas. Hal ini menjadikan adanya sebuah kesempatan untuk diskusi tim dan setting mau menjadi seperti apa Diskominfosan ke depan. Salah satunya mengembangkan aplikasi JSS ini dan menjadikan layanan publik di Kota Yogyakarta dalam satu genggaman. 

Sementara itu Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bandung Barat Iwan Ridwan mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung Barat baru berdiri 15 tahun sehingga masih perlu banyak belajar dan wilayah lain. Dalam setiap kunjungan kerja ke daerah lain, apa yang didapat tidak hanya sebatas wacana saja tapi selalu dilaksanakan dan diujicoba di setiap SKPD.

Hengky Kurniawan selaku Bupati Kabupaten Bandung Barat berpesan setiap kecamatan dapat melayani warganya dengan baik. Dalam layanan publik, setiap OPD tidak perlu membuat aplikasi tersendiri tetapi terintegrasi dalam satu aplikasi.

“Untuk itu kami datang ke Kota Yogyakarta untuk belajar tentang satu aplikasi tapi dapat menjangkau seluruh layanan masyarakat,”ujarnya. (Fad)