Dalam upaya antisipasi keamanan data Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfosan) Kota Yogyakarta menggelar Forum Komunikasi Sandi Daerah (Forkomsanda) yang diikuti seluruh stakeholder teknis persandian se-Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan tema 'Pemanfaatan Teknologi Informasi secara Aman dan Nyaman' harapannya dengan dilakukan pertemuan ini dapat membantu memecahkan masalah mengenai antisipasi keamanan data agar tetap aman.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tri Hastono mengatakan, Forum Komunikasi yang beranggotakan personil siber dan sandi yang berada di lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta ini mengatur pola hubungan keamanan sandi atas perangkat daerah.

Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pencegahan pembobolan data agar tetap aman.

"Dengan kegiatan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan cara pencegahan kebocoran data di stakeholder terkait agar lebih berhati-hati agar data tetap aman. Contohnya saja dengan berhati-hati dalam memberikan identitas diri kepada siapapun agar tidak disalahgunakan," jelas Tri Hastono, Selasa (13/9) di Burza Hotel Yogyakarta.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta Hari Edi Tri Wahyu Nugroho dalam paparan 'perlindungan data pribadi' diharapkan kegiatan ini menjadi kesempatan para generasi muda untuk terus menelaah aktivitas dan layanan di era revolusi industri 4.0 yang menyebabkan banyak aktivitas dan layanan dilaksanakan lebih efektif dan efisien dengan bantuan teknologi.

Ia menyampaikan penggunaan teknologi di Indonesia pada Februari 2022 mencapai 204,7 juta jiwa atau 73,7 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Jumlah ini meningkat 1,04 persen jika dibandingkan data di Januari 2021 202,6 juta jiwa.

Hal ini juga menyebabkan peningkatan pengguna TI dan juga meningkatkan resiko terjadinya insiden keamanan informasi atau kebocoran data. 

Ia berharap, sinergi pemerintah dan kolaborasi lintas sektor dapat mencari bibit unggul dan melatih SDM di setiap daerah untuk membantu pemerintah atau Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam menanggulangi kejahatan siber di Indonesia. 

Dengan demikian dapat membangun komunikasi serta menjaga relasi dengan multi stakeholder untuk meningkatkan cyber resiliency.

"Dengan komunitas cyber security dalam pengelolaan keamanan siber di Indonesia khususnya di DIY melalui berbagai cara salah satunya dengan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait keamanan informasi," ujarnya. (Hes)