Sleman – Kedudukan data adalah hal penting bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban pada keuangan dan kinerja. Maka dari itu sangat diperlukan model pengelolaan data yang ideal, aman, dan meminimalisir kerentanan pemanfaatannya.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfosan) Kota Yogyakarta Ignatius Trihastono pada kegiatan Workshop Penyusunan Roadmap Big Data, bekerjasama dengan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjahmada (FMIPA UGM), Kamis (18/8) di Mataram International Convention Center.

Ignatius Trihastono menyampaikan diperlukan kesepakatan terlebih dahulu data-data apa saja yang diperlukan sebagai langkah awal kaitannya dengan big data. Menurutnya big data merupakan suatu hal baru yang belum ada rujukan konkretnya.

“Big data ini kan sesuatu yang kompleks dan hal baru bagi kami, dalam situasi saat ini misalnya data kependudukan tidak bisa digunakan secara terpusat dan terintegrasi pada level pemerintah daerah maupun kementerian karena untuk keamanan dan privasi. Ini yang kemudian memposisikan kita semua pada kondisi yang abu-abu, inilah PR besar kita semua” ujarnya.

Oleh karena itulah sebagai langkah awal dari Pemerintah Kota Yogyakarta kemudian adalah membiasakan setiap OPD untuk memposisikan diri sebagai produsen data itu sendiri, lanjutnya. Sebab menurutnya dalam suatu proses kerja, data adalah output dan konsekuensi logis dari adanya suatu kebijakan.

“Ketika setiap OPD sudah paham betul apa saja data yang harus diproduksi dari variabel A sampai Z hingga turunannya, maka selanjutnya bisa diolah dan dimanfaatkan untuk membuat kebijakan dan rencana pembangunan daerah untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Kemudian Ignatius Trihastono juga menambahkan, dari adanya kerjasama dengan FMIPA UGM ini harapannya bisa dihasilkan model pengelolaan data ideal untuk membangun Kota Yogyakarta yang semakin maju dan lebih baik lagi.

Sementara itu Wakil Dekan FMIPA Universitas Gadjahmada Fajar Adi Kusumo mengatakan, pada sistem pemerintahan data yang diperoleh dari hasil suvey merupakan aset penting yang setelah itu digunakan sebagai landasan dalam pengambilan suatu keputusan.

“Kaitannya dengan data maka mulai dari proses pengumpulan, penyusunan, analisa, dan penyimpanannya harus terstruktur. Sebab peran big data bagi pemerintahan atau layanan publik sangat penting. Sehingga bisa mentransformasikan data menjadi sebuah fakta. Kemudian diterjemahkan menjadi kebijakan yang akan mendukung pembangunan daerah dan masyarakat,” ungkapnya. (Jul)