Pemerintah Kota Yogyakarta menerima kunjungan dari 68 Anggota Jurnalistik Desa di  Kabupaten Bangli, Bali yang bertempat di Ruang Arjuna, Balaikota Yogyakarta, Selasa (17/09). Kesempatan ini digunakan oleh puluhan jurnalistik desa kabupaten Bangli untuk berkunjung sekaligus bertukar pikiran mengenai jurnalistik dan kehumasan bersama Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta, tentang sistem informasi desa yang ada di Kota Yogya.

Menurut Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2016 mengenai sistem informasi desa yang menyatakan bahwa, masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa dan anggaran  pendapatan serta belanja desa melalui layanan infromasi dan melaporkannya dalam musyawarah desa, paling sedikit satu tahun sekali.

Sejalan dengan Undang Undang tersebut, kegiatan pelatihan ini dilakukan secara rutin setiap satu tahun sekali. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kota Yogyakarta, Trihastono menyampaikan bahwa, setiap desa perlu membangun kepercayaan antara pemerintah desa dengan masyarakatnya, yang dilakukan dengan cara terbuka dan membina komunikasi yang baik. “ Serius bersosial media tidak hanya kontek pertanggung jawaban saja, tetapi menjual potensi apa yang ada,”urainya.

Ia menyatakan fungsi dari pelatihan ini adalah untuk menyajikan rencana rencana kegiatan desa dengan menggunakan Bahasa yang mudah dan dengan bantuan media untuk menjangkau sebanyak mungkin stakeholders yang ada.

“Beberapa tahun lalu, media cetak mungkin masih diminati, tetapi sekarang media digital jadi media utama sebagai referensi dan akses informasi kita” ujarnya.

Menyadari kondisi ini, Pemerintah desa perlu beradaptasi dan mengoptimalkan media digital yang tersedia, sehingga masing masing desa harus punya media informasinya sendiri-sendiri yang bisa diakses oleh masyarakat luas.

Hal ini juga sebagai bentuk penerapan Undang-Undang untuk memberikan transparansi informasi  kepada masyarakat guna menggali partisipasi publik. Harapannya dari pelatihan ini, masing masing desa dapat lebih terbuka menyebar luaskan transparasi informasi terhadap publik. (Hes/Dik)