Dalam rangka memeriahkan peringatan HUT ke-73, Bidang Persandian Dinas Kominfosandi Kota Yogyakarta turut serta dalam kegiatan Napak Tilas Sejarah Persandian yang diselenggarakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI. Kegiatan ini i dimulai pada hari Rabu (3/4) malam hingga Kamis (4/4) pagi.

Napak Tilas Persandian 2019  mengambil start di Museum Sandi dan berakhir di Rumah Sandi, Kulon Progo. Pada tahun ini, Pemerintah Kota mengirimkan 15 perwakilan yang terdiri staf Bidang Persandian dan anggota Jaring Keamanan Sandi (JKS) Pemerintah Kota Yogyakarta Pemkot

“Kami juga mengikutsertakan CPNS Sandiman yang baru masuk tahun ini, harapannya mereka bisa mempelajari sejarah persandian Indonesia dan meneladani para pejuang pendiri persandian” Tutur Tri Haryanto, Kepala Bidang Sandi dan Telekomunikasi Dinas Kominfosandi Kota Yogyakarta pada saat pelepasan rombongan napak tilas, Rabu (3/4) malam di Museum Sandi.

Lebih lanjut, Tri Haryanto mengungkapkan, dengan mempelajari sejarah persandian, maka insan persandian di Pemerintah Kota Yogyakarta dapat memahami pentingnya kerahasiaan informasi serta membuka pandangan akan pentingnya kehati-hatian dalam menyebarkan informasi.

“Persandian memiliki peran penting dalam tata kelola pemerintahan terutama untuk menjaga keamanan informasi, lebih-lebih saat ini kita tengah berada di era digital di mana ancaman terhadap keamanan semakin tinggi” Tambahnya.

Peserta Napak Tilas dilepas oleh Kepala Bidang Keamanan Informasi dan Persandian Dinas Kominfo DIY, Beni Kusambodo dari halaman Museum Sandi. Dalam perjalanan, rombongan melewati tiga pos dan tiba di Situs Rumah Sandi, Samigaluh, Kulon Progo pada Kamis (4/4) dini hari.  Paginya, peserta mengikuti Upacara HUT Persandian yang dipimpin oleh Kepala Dinas Kominfo DIY, Roni Primanto Hari.

Kota Yogyakarta sendiri merupakan tempat titik awal sejarah persandian Republik Indonesia dengan didirikannya DInas Kode di Yogyakarta pada tanggal 4 April 1946.  Keberadaan Dinas Kode memegang peran penting dalam upaya mempertahankan kedaulatan RI, karena melalui Dinas Kode, Pemerintah RI di Yogyakarta dapat melakukan komunikasi rahasia dengan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi serta mendukung kegiatan diplomasi yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di New Delhi, Den Haag, dan New York.

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, Dinas Kode terus bertransformasi dalam menjaga keamanan informasi dan rahasia negara, mulai dari berubah menjadi Djawatan Sandi pada tahun 1950, Lembaga Sandi Negara pada 1972 hingga pada tahun 2017 menjadi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).