Big data berpotensi untuk membentuk kebijakan publik yang lebih berkualitas. Meskipun demikian, pemanfaatannya melahirkan berbagai tantangan yang harus dipecahkan oleh para pengguna data seperti pemerintah Daerah. Kendala utama terkait penggunaan big data diantaranya adalah mengubah budaya dan pola pikir aparat pemerintah dan masyarakat.

“Pembangunan infrastruktur dan fasilitas pada dasarnya bisa diusahakan secara otimal. Namun, mengubah mindset baik dari rekan-rekan pegawai maupun warga terkait pentingnya data, itu menjadi tugas yang sangat besar,”  Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kota Yogyakarta Trihastono saat menjadi pembicara dalam diskusi panel sebagai bagian dari kegiatan International Conference and Summer Course (ICSC) 2018.

Selain itu, Ia juga menyebut Pemerintah harus menjawab tantangan terkait proses integrasi dan analisis data. “Silaturahmi data menjadi sangat penting apabila ingin menghasilkan kebijakan yang bermanfaat,” imbuhnya.

Trihastono menjelaskan, Pemanfaatan Big Data merupakan salah satu kunci penting dalam implementasi konsep smart city yang akan membantu Pemerintah Daerah mengelola kota secara lebih efektif dan efisien.

Pada awal tahun 2018, sambungnya, Pemerintah Kota Yogyakarta terpilih sebagai salah satu daerah yang mendapatkan pendampingan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia untuk mewujudkan program Gerakan Menuju 100 Smart City.

Ia menambahkan, penggunaan big data dan perwujudan kota cerdas atau smart city bukan lagi pilihan tetapi merupakan keharusan apabila Pemerintah Daerah ingin maju dan dapat menjawab kebutuhan warganya.

Big data dan kebijakan publik merupakan salah satu topik yang dibahas dalam perhelatan akademis International Conference and Summer Course 2018 (ICSC 2018).

Mengangkat tema “Population and Public Policy in Disrupted World”, kegiatan yang digelar oleh Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ini diikuti oleh 200 peserta dari berbagai negara seperti Malaysia, Thailand, India, dan Australia.

Selain Pemerintah Kota Yogyakarta, seminar ini juga menghadirkan praktisi, akademisi, dan pembicara berskala internasional seperti Profesor Dr. Ben White dari Erasmus University Rotterdamdan Profesor Rebecca Surrender, P.hD dari Oxford University.